ScreenshotMadura –
Di saat banyak masyarakat mulai mengencangkan ikat pinggang menghadapi ancaman krisis global, kabar berbeda justru datang dari kalangan pejabat. Seorang kepala dinas di Kabupaten Sumenep diduga menggelar pesta pernikahan putranya secara mewah dan glamor di sebuah aula hotel ternama.
Informasi tersebut mencuat setelah beredarnya sejumlah unggahan di media sosial yang memperlihatkan suasana pesta meriah, lengkap dengan dekorasi megah dan tamu undangan berpakaian elegan. Di tengah sorotan itu, publik dibuat terkejut dengan kehadiran salah satu anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang tampak turut larut dalam kemewahan acara tersebut.
Pemandangan ini terasa kontras dengan kondisi masyarakat saat ini. Di berbagai daerah, warga mulai merasakan tekanan ekonomi, harga kebutuhan pokok yang fluktuatif, hingga kekhawatiran akan dampak krisis global yang kian nyata. Pemerintah sendiri tengah sibuk merumuskan langkah-langkah strategis untuk meredam dampak tersebut.
Namun di sisi lain, sebagian pejabat justru terlihat menikmati pesta tanpa beban, seolah situasi yang dihadapi masyarakat tidak ada kaitannya dengan mereka. Tak sedikit warganet yang menyayangkan sikap tersebut dan menilai bahwa empati pejabat publik semakin jauh dari harapan.
“Rakyat disuruh hemat, tapi pejabat pesta besar-besaran,” tulis salah satu pengguna media sosial yang unggahannya viral dan menuai berbagai reaksi.
Hingga kini, pihak kepala dinas maupun anggota DPRD yang disebut dalam unggahan tersebut belum memberikan klarifikasi. Upaya konfirmasi yang dilakukan juga belum membuahkan hasil.
Fenomena ini kembali memunculkan pertanyaan lama: apakah sensitivitas sosial pejabat publik mulai tumpul? Di saat masyarakat diimbau untuk bersiap menghadapi masa sulit, justru muncul tontonan kemewahan yang berpotensi melukai rasa keadilan.
Perlu diingat, jabatan publik bukan sekadar soal kewenangan, tetapi juga tanggung jawab moral. Apa yang ditampilkan ke publik, terlebih di ruang terbuka seperti media sosial, akan selalu dinilai dan dibandingkan dengan kondisi nyata masyarakat.
Kritik yang muncul bukan semata soal pesta, melainkan soal timing dan rasa empati. Di tengah situasi yang serba tidak pasti, publik berharap para pemangku kebijakan bisa lebih bijak dalam bersikap, termasuk dalam menunjukkan gaya hidup.
Jika tidak, jarak antara pejabat dan rakyat bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal rasa. Dan ketika rasa itu hilang, kepercayaan publik ikut tergerus perlahan.
Berikutnya akan tim redaksi akan pastikan, siapa identitas Kepala Dinas asal Kabupaten Sumenep tersebut, dan siapa sosok anggota DPRD tersebut.(mahfud)


Tidak ada komentar