Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengungkap adanya langkah tegas di internal Kementerian Pekerjaan Umum (PU), yakni pemberhentian dua direktur jenderal (dirjen). Kebijakan tersebut diambil oleh Menteri PU Dody Hanggodo sebagai bagian dari upaya pembenahan tata kelola pemerintahan.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam wawancara bersama jurnalis dan sejumlah tokoh di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat. Ia menekankan pentingnya ketegasan dalam menghadapi praktik yang dinilai menyimpang di tubuh birokrasi.
“Kalau Anda lihat menteri PU saya sekarang, siapa? Dody ya? Orangnya baik, tapi kalau mau main-main, langsung pecat dua dirjen,” ujar Prabowo.
Menurut Prabowo, langkah pencopotan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi praktik-praktik yang merusak sistem. Ia menyebut pembenahan governance atau tata kelola menjadi kunci utama dalam memperkuat kepercayaan publik dan menarik investasi.
Prabowo juga menyoroti sejumlah praktik yang masih menjadi persoalan klasik di Indonesia, seperti manipulasi data perdagangan hingga penyelundupan. Ia menilai kebiasaan tersebut harus dihentikan secara bertahap melalui reformasi menyeluruh.
“Kita harus beresin governance kita. Kecenderungan menipu, under-invoicing, penyelundupan, itu semua pelan-pelan kita benahi,” tegasnya.
Tak hanya di Kementerian PU, Prabowo turut menyinggung perlunya pembenahan di lingkungan Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Ia menyebut perbaikan di sektor tersebut mulai menunjukkan dampak terhadap penerimaan negara.
“Mungkin dengan kita bersihkan Direktorat Pajak, ada peningkatan. Sekarang Bea Cukai juga harus kita bersihkan,” katanya.
Lebih lanjut, Prabowo menegaskan bahwa seluruh institusi negara harus bergerak menuju sistem yang lebih transparan dan akuntabel. Ia meyakini bahwa tata kelola yang baik akan menjadi fondasi utama dalam memperkuat ekonomi nasional.
Selain itu, Presiden juga menyoroti potensi besar Indonesia dari sisi sumber daya alam dan jumlah penduduk. Menurutnya, jika tata kelola mampu diperbaiki secara konsisten, maka potensi tersebut bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan.
Namun demikian, Prabowo mengingatkan bahwa pembenahan birokrasi tidak bisa dilakukan secara instan. Ia menekankan pentingnya proses bertahap dan konsistensi dalam memperbaiki budaya kerja aparatur negara.
“Yang penting kita perkuat fundamental. Rule of law dan governance harus baik. Kalau itu terjaga, uang pasti masuk,” ujarnya.
Pemerintah, lanjut Prabowo, akan terus mendorong reformasi birokrasi demi menciptakan sistem yang bersih dan berdaya saing, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.(syarif)
Pos Terkait
Trending Post
Tidak ada komentar