Presiden Prabowo Diuji di Madura: Migas Jalan, Rakyat Jalannya Rusak

Surabaya, www.inline.id – Sudah lebih dari tiga dekade PT Kangean Energy Indonesia (KEI) mengeruk sumber daya migas di wilayah Kepulauan Sapeken, Sumenep, Madura. Sejak mulai beroperasi pada 1993 sebagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di bawah SKK Migas, perusahaan ini terus memproduksi gas dari Blok Kangean. Namun satu hal yang terasa stagnan: kesejahteraan warga sekitar.

Di atas kertas, program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) kerap disebut-sebut berjalan. Angkanya ada, laporannya rapi. Tapi di lapangan, cerita berbeda beredar. Warga di Pagerungan Besar justru bertanya-tanya, ke mana sebenarnya aliran manfaat itu bermuara.

Alih-alih dirasakan luas, bantuan disebut-sebut hanya berputar di lingkaran tertentu. Istilah “ordal” bukan lagi sekadar candaan, melainkan tudingan yang semakin sering terdengar. Program sosial yang seharusnya menyentuh masyarakat luas, justru diduga tersandera oleh kepentingan segelintir pihak.

“Kalau memang ada, kenapa kami tidak pernah merasakan?” menjadi pertanyaan yang berulang dari warga pesisir yang hidup berdampingan dengan ladang gas.

Ironinya, di tanah yang kaya energi itu, masih banyak warga yang berkutat dengan keterbatasan dasar. Jalan, akses ekonomi, hingga peluang kerja lokal dinilai belum sebanding dengan besarnya eksploitasi sumber daya alam yang berlangsung bertahun-tahun.

Aktivis sosial Abd Kadir secara terbuka meminta Presiden Prabowo Subianto turun tangan. Ia mendesak agar pemerintah pusat tidak sekadar menerima laporan administratif, tetapi benar-benar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap KEI.

Menurutnya, ini bukan lagi soal kinerja teknis, melainkan soal keadilan distribusi manfaat.

“Ini momentum Presiden Prabowo untuk bersih-bersih. Jangan sampai kekayaan alam hanya mengenyangkan segelintir orang, sementara masyarakat sekitar tetap jadi penonton,” tegasnya.

Ia bahkan mendorong agar operasional KEI dibekukan sementara untuk dilakukan verifikasi ulang terhadap profesionalisme sebagai KKKS. Tidak berhenti di situ, Abd Kadir juga menyinggung isu sensitif yang berkembang di masyarakat: dugaan kedekatan perusahaan dengan kepentingan politik tertentu di Jawa Timur.

Meski belum terbukti, persepsi itu cukup memperkeruh kepercayaan publik.

Pertanyaannya kini sederhana namun tajam: setelah puluhan tahun beroperasi, apakah kehadiran industri migas benar-benar membawa perubahan bagi rakyat setempat?

Di tengah janji besar pengelolaan sumber daya untuk kemakmuran rakyat, suara dari Sapeken justru terdengar seperti pengingat keras—bahwa kekayaan alam tanpa distribusi yang adil hanya akan melahirkan ironi yang terus berulang.

Bola kini ada di tangan pemerintah pusat. Presiden Prabowo diminta bukan hanya melihat angka produksi, tetapi juga mendengar suara dari wilayah yang selama ini menjadi sumber energi negeri.